Network
RESPONSULTENG - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta menerima kunjungan The House Democracy Partnership (HDP) dari Parlemen (House of Representatives) Amerika Serikat (AS). Dalam kunjungan ini kedua belah pihak mendiskusikan soal proses demokratisasi baik di Amerika atau pun di Indonesia.
Persoalan yang menjadi perhatian diskusi ini adalah soal dana kampanye, Sukamta mengungkapkan, mengambil pelajaran dari AS bahwa banyaknya uang yang terlibat dalam proses pemilu di Amerika, dan itu diungkapkan oleh pihak (HDP) tidak sehat bagi demokrasi, karena ada tendensi hanya orang-orang kaya yang bisa masuk politik.
"Selain itu ada tendensi karena di sana itu menerima dana pemilu dari berbagai pihak itu legal, walaupun di-manage secara transparan dan dengan regulasi yang ketat, namun untuk mendapatkan dana dari berbagai pihak, para politisi cenderung untuk melakukan akrobat dengan narasi yang ekstrem," ungkap Sukamta di ruang tamu delegasi, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Baca Juga: Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR RI Sepakati Sejumlah Asumsi Makro dalam Penyusunan RAPBN 2025
Akibat adanya dana pemilu dari berbagai pihak yang berkepentingan sehingga muncullah adanya kelompok-kelompok yang ekstrem. "Sehingga itu cenderung menjadi ekstrem kanan dan ekstrem kiri, dan dengan berbagai macam kanal media mereka atraksi, makin banyak atraksi makin keras, makin ekstrem pandanganya, makin banyak duit itu mengalir. Dan itu tidak sehat bagi demokrasi, kata beliau," papar Sukamta.
Dari diskusi tersebut, menurut politisi dari Fraksi PKS ini, bisa diambil pelajaran untuk mengevaluasi proses demokratisasi di Indonesia. "Bagaimana supaya demokrasi yang sudah kita jalani selama ini lebih dari 20 tahun, bisa berjalan lebih sehat lagi. Bagaimana kampanye biayanya lebih murah tidak mahal. Dan bagaimana pemilu menghasilkan pemimpin yang kredibel dan lebih berpihak kepada masyarakat secara umum. Saya kira ini pelajaran yang cukup penting," jelas Sukamta.
Menurutnya kedepan para pemangku kepentingan bisa mengevaluasi demokratisasi dan proses pemilu dengan regulasi agar lebih adil bagi semua kalangan. "Kita bisa melakukan evaluasi bareng-bareng dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan ini cukup baik, hanya saja bagaimana caranya kita meregulasi pelibatan uang, bansos, hibah, bisa lebih adil lebih baik dan lebih transparan. Saya kira kalau itu bisa kita lakukan regulasi lebih baik, mudah-mudahan itu bisa menghasilkan pemilu lebih baik dan kredibel," papar Sukamta.
Baca Juga: Menkeu Hadiri Rapat Paripurna DPR dengan Agenda Penyampaian Pandangan Fraksi untuk KEM PPKF 2025
