Network
Ternyata, menurut Wisnu, Timwas Haji DPR menemukan persoalan tenda di bawah kapasitas tidak hanya menimpa jemaah haji reguler tapi juga jemaah haji plus, bahkan lebih parah. Di Maktab 111 tempat jemaah haji plus bermukim, kata dia, tenda jemaah haji plus berkapasitas 80 orang terpaksa ditempati 1.200 orang.
Baca Juga: Menkeu Hadiri Rapat Paripurna DPR dengan Agenda Penyampaian Pandangan Fraksi untuk KEM PPKF 2025
Timwas Haji DPR juga mendapati adanya jemaah yang diusir dari tenda akibat penempatan tenda jemaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Mereka terpaksa meninggalkan tenda karena hak-haknya tidak bisa terpenuhi karena salah tempat. “Semestinya tidak akan terjadi kalau Kemenag bisa mengantisipasi sejak awal,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Toilet Kotor Tak Ramah Lansia
Selain masalah tenda yang tidak memadai, Timwas Haji DPR juga menyoroti fasilitas toilet yang kotor. Tisu dan pembalut perempuan tampak berserakan di mana-mana. Jumlah toilet yang terbatas membuat jemaah harus antre panjang berjam-jam untuk bisa menunaikan hajatnya. “Bahkan ada yang pingsan karena lama menunggu,” ujar Wisnu.
Secara khusus, imbuh dia, Timwas Haji DPR mengkritisi jumlah toilet di Mina yang kurang dan tidak ramah lansia, seperti kasus di Arafah. Dari 10 toilet yang ada ternyata hanya ada satu toilet duduk.
“Padahal 30% dari jumlah jemaah haji Indonesia adalah jemaah lansia. Mestinya dari 10 toilet itu setidaknya ada tiga toilet duduk supaya memudahkan jemaah lansia melepaskan hajatnya,” ujarnya.
Akibat keterbatasan jumlah toilet tersebut, Timwas Haji DPR mendapatkan laporan beberapa jemaah asal Kabupaten Bandung Barat di Maktab 76 Mina, terpaksa buang air kecil di sebelah tenda karena sudah tidak bisa menahan hajatnya. Ini dikarenakan antrean di toilet cukup panjang dan butuh waktu menunggu dua jam, terutama di pagi hari, sore hari dan saat menjelang waktu salat wajib.
"Mirisnya, kejadian pipis dekat tenda ini tidak hanya dialami jemaah laki-laki, tapi juga jemaah perempuan. Timwas Haji DPR meminta agar Kemenag melakukan evaluasi besar-besar terhadap persoalan-persoalan yang muncul pada musim haji tahun ini dan serius melakukan langkah-langkah konkret untuk perbaikan layanan haji tahun depan,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini.***
