Network
RESPONSULTENG - Kekhawatiran publik tentang adanya revisi UU TNI atau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia yang berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI seperti era Orde Baru mendapatkan respons dari Sekretaris Jenderal partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Muzani mengungkapkan, tidak perlu adanya kekhawatiran yang berlebih terkait revisi UU TNI ini akan mengembalikan dwifungsi TNI seperti era Orba karena pemerintahan ini terlahir dari demokrasi yang panjang.
“saya kira tidak akan terjadi, karena pemerintah ini adalah hasil dari sebuah proses demokrasi yang panjang,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, usai membuka acara seminar (29/5/2024).
Baca Juga: Demi Kemanusiaan, Sekjen Gerindra Lelang Sapi Miliknya Untuk Bantu Korban Banjir Di Sumbar
Sekjen partai Gerindra ini juga menjelaskan, apa yang diharapkan oleh proses demokrasi juga akan menjadi pemikiran dan juga pertimbangan bagi pemimpin Indonesia. Kestabilan serta penguatan perjalanan pemerintahan harus terjaga, serta demokrasi harus berjalan sesuai kaidahnya. Hal ini adalah harapan pemimpin Indonesia.
“Baik Presiden Joko Widodo ataupun presiden terpilih Prabowo Subianto,” tegas Muzani.***
