RESPONSULTENG - Bawaslu RI memberikan tanggapan terhadap temuan kesalahan input hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kesalahan input dalam rekapitulasi suara pada sistem KPU menjadi topik hangat di media sosial dan menjadi viral. Jumlah suara yang dimasukkan dalam Sirekap KPU jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang tercantum dalam formulir C1.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa Sirekap KPU bukanlah instrumen yang menjadi acuan hasil Pemilu 2024.
Baca Juga: Kontroversi Kecurangan dalam Aplikasi Sirekap Pemilu 2024: Begini Penjelasannya
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penentuan hasil sesuai dengan rekapitulasi manual secara bertahap dari tingkat terendah hingga pusat.
"Sumber hasilnya adalah dari rekapitulasi manual, bukan dari Sirekap," ujar Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/2/2024).
Dia menegaskan bahwa Sirekap KPU hanya berperan sebagai alat bantu untuk menghitung suara dan memonitoring. Oleh karena itu, Bawaslu saat ini sedang mempelajari masalah input data dalam Sirekap.
Baca Juga: Pertimbangan Rumah dalam Pendaftaran Beasiswa KIP Kuliah: Rumah Bagus, Bolehkah?
"Sudah kami temukan, tapi kami masih meneliti masalah Sirekap tersebut," tambah Rahmat Bagja.
Sama halnya, Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menyatakan bahwa Sirekap belum dapat diakses oleh publik. Meskipun begitu, dia berharap bahwa masyarakat dapat memahami bahwa Sirekap hanya sebagai alat bantu.
"Namun, masyarakat harus memahami bahwa Sirekap adalah alat bantu. Yang otentik adalah proses rekapitulasi manual secara bertahap," ujarnya.
Baca Juga: Polemik Anak PNS sebagai Penerima KIP Kuliah: Apakah Memenuhi Syarat?
Kontroversi kesalahan input antara data Sirekap dengan formulir C1 menjadi perbincangan hangat di media sosial. Beberapa akun membagikan bukti berupa foto yang menunjukkan angka dalam data Sirekap lebih tinggi daripada angka dalam formulir C1.
Dari situ, muncul dugaan di kalangan masyarakat media sosial mengenai kemungkinan adanya kecurangan dalam pemilu karena ada indikasi penambahan angka pada data Sirekap.***