RESPONSULTENG - Diketahui bahwa belum lama ini Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) mengeluarkan pernyataan soal pensiunan PNS yang dianggap menjadi beban negara.
Publik justru malah menyoroti terkait dana pensiun yang diberikan kepada anggota DPR selama seumur hidup.
Hal tersebut menjadi sorotan karena Susi Pudjiastuti yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan menyoroti pensiunan anggota DPR yang diberikan selama seumur hidup.
Melansir artikel pada SeputarTangsel.Com dengan judul "Dana Pensiun DPR Seumur Hidup Disorot, Susi Pudjiastuti Cek Rekening: Menteri Juga Tak Perlu Diberi Pensiunan", melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Sabtu 27 Agustus 2022, Susi Pudjiastuti mengaku baru melihat rekening miliknya.
Susi Pudjiastuti pun menilai perlu ada perubahan skema pensiunan perlu dievaluasi seperti yang sempat diungkapkan oleh Sri Mulyani.
Bahkan, pemilik Susi Air ini menilai Menteri tidak perlu diberikan dana pensiun.
"Saya setuju seperti kami menteri juga tidak perlu diberi pensiun ( baru cek hr ini ada rek. di mandiri Taspen," kata Susi Pudjiastuti yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @susipudjiastuti pada Minggu, 28 Agustus 2922.
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti menilai langkah yang dilakukan Sri Mulyani mengubah skema pensiunan sudah benar karena hal tersebut perlu dievaluasi dan diubah.
Sri Mulyani sendiri mengungkapkan hal tersebut saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 24 Agustus 2022.
Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji untuk mengubah skema pensiunan PNS, TNI, dan Polri.
Sri Mulyani menilai APBN harus mengeluarkan anggaran cukup besar untuk menggaji pensiunan setiap bulannya.
"Sudah saatnya hal-hal yang tidak rasional dan berkeadilan dibetulkan," cuit mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.
Baca Juga: Alami Kesulitan Mendapatkan Anggota Avengers Baru di MCU Fase 4, Apa Alasannya ?
"Bu Menkeu benar, skema pensiunan sudah saatnya dievaluasi dan harus dirubah," sambungnya.
Susi Pudjiastuti menilai perubahan skema pensiunan perlu dilakukan agar lebih adil dan tidak boleh membebani negara.
"Untuk lebih berkeadilan dan tidak boleh membebani negara," ujarnya.*** (SeputarTangsel.Com/Rachman Abdullah Bayu H)