Network
RESPONSULTENG - Gubernur Rusdy Mastura mengungkapkan bahwa pada Rakornas RAN-KSB, diketahui bahwa 41 perusahaan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tengah masih belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).
Selama tahun 2023, produksi kelapa sawit di provinsi tersebut mencapai sekitar 462 ribu ton dengan produktivitas rata-rata sekitar 4.500 Kg/Ha/Th dan luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai sekitar 152 ribu hektar.
Selain itu, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.300 per kilogram, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 600 per kilogram.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Sepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah Senilai 20 Milyar untuk Pilkada
Gubernur menyampaikan hal ini saat menghadiri Rakornas RAN-KSB 2019-2024 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 28 Maret 2024.
Rapat tersebut dikutip dari sultengprov.go.id dipimpin Menteri Koodinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Nasional RAN-KSB, Airlangga Hartarto dan melibatkan sejumlah K/L terkait.
Selanjutnya, gubernur mengungkapkan bahwa Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Sulawesi Tengah berjumlah 62 Perusahaan dan 41 Perusahaan diantaranya belum mengantongi izin HGU.
Baca Juga: Bawaslu Sulteng Hadiri Rapat Koordinasi Nasional, Bahas Soal Rencana Pilkada Serentak
Untuk itu, Beliau meminta kepada Ketua Tim Nasional RAN-KSB mendorong 41 PBS untuk memiliki izin HGU dan beberapa perusahaan yang masih bersengketa lahan karena ada hak-hak negara yang belum terpenuhi.
