Network
RESPONSULTENG - Masyarakat di kawasan Puncak, Bogor semakin vokal menyuarakan protes terhadap eksploitasi perkebunan teh yang terus berlanjut.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mulyadi, mengemukakan kekhawatiran tersebut dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan.
“Saya banyak di protes masyarakat di Dapil saya, Jabar V, karena banyaknya pembangunan komersil di area perkebunan teh yang masih produktif. Bahkan saat ini sisanya tinggal 200 hektar, ini ancaman pak," tegas Mulyadi saat Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Ia pun meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendengarkan keluhan masyarakat. Menurutnya, kawasan kebun teh memiliki peran vital sebagai resapan air yang mampu menahan erosi.
"Saat ini warga mulai merasakan dampaknya. Beberapa sumber air yang mengalir ke warga menjadi terganggu," kata Mulyadi, menggarisbawahi dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Ia juga menekankan bahwa alih fungsi perkebunan teh saat ini merupakan ancaman serius.
Maka itu, ia mengkritik pemerintah untuk tidak membuka investasi tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Dengan semakin maraknya pembangunan komersil di area tersebut, Mulyadi berharap pemerintah segera membuat kebijakan yang mempertahankan kelestarian lingkungan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal.
“Puncak sekarang bukan hanyak macet saja pak, tanaman juga rusak. ayo kita sama sama ke sana kita lihat pak, kasian masyarakat pak,” tutupnya.***
