Network
RESPONSULTENG - Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak laporan media yang menyatakan bahwa negara tersebut akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dengan imbalan keanggotaan di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Saya tegaskan hingga saat ini belum ada rencana menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, apalagi mengingat tindakan Israel di Gaza,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya kepada Kantor Berita Antara, Kamis (11/4) malam. .
Iqbal menegaskan kembali dukungan Indonesia yang tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara, seraya menekankan bahwa Indonesia tetap konsisten dalam membela hak-hak rakyat Palestina.
Baca Juga: Semangka Palestina: Bagaimana Logo Ini Mempengaruhi Kesadaran Dunia akan Konflik Israel-Palestina?
Indonesia sedang berupaya untuk bergabung dengan OECD, sebuah organisasi antar pemerintah yang saat ini beranggotakan 38 orang yang sebagian besar adalah negara maju. Menerima negara-negara baru ke dalam organisasi ini memerlukan persetujuan bulat dari para anggota, termasuk Israel.
Indonesia bertujuan untuk menjadi negara dengan perekonomian maju pada tahun 2045 dan memulai proses aksesi OECD pada bulan Februari – negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai hal tersebut.
Iqbal mencatat biasanya diperlukan waktu tiga hingga lima tahun bagi suatu negara untuk menjadi anggota. “Waktu keanggotaan penuh Indonesia di OECD masih belum ditentukan,” ujarnya.
Peta jalan keanggotaan OECD Indonesia dijadwalkan untuk diadopsi oleh Jakarta pada bulan Mei.
Indonesia dilaporkan menoleransi kontak diam-diam tingkat rendah dengan Israel, terutama dalam bidang perdagangan, namun sebagian besar menghindari hubungan terbuka langsung dengan negara tersebut.
