RESPONSULTENG - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (21/2/2024).
Setelah pelantikan, AHY mengungkapkan serangkaian tugas yang menantinya, termasuk prioritas nasional dalam realisasi reforma agraria.
Presiden Jokowi menitipkan tiga tugas utama kepada AHY, yang pertama adalah mempercepat pembangunan sistem sertifikasi elektronik agar lebih kapabel, kredibel, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Alasan Presiden Jokowi Tidak Ragu Memilih AHY Sebagai Menteri
Selain itu, AHY juga diminta untuk menyelesaikan revisi peraturan pemerintah terkait carbon trading serta mencapai target 120 juta bidang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
AHY juga menerima mandat dari Menteri ATR/BPN sebelumnya, Hadi Tjahjanto, untuk mengentaskan masalah mafia tanah.
Meskipun belum memiliki strategi khusus dalam mengatasi mafia tanah, AHY berencana untuk menggelar rapat internal pada Kamis (21/2/2024) untuk membahas hal ini.
Selain itu, AHY harus mengejar target sertifikasi tanah yang telah menjadi masalah yang kompleks.
Presiden Jokowi menargetkan sertifikasi 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat dapat diselesaikan, meskipun terhambat oleh pandemi Covid-19.
AHY berharap program ini dapat rampung pada tahun 2025 dengan bantuan dari calon presiden baru.
Jokowi juga mencatat bahwa permasalahan sertifikasi lahan telah lama menjadi keluhan masyarakat, dan pada 2015 hanya sekitar 46 juta bidang tanah yang telah memiliki legalitas kepemilikan, sementara 80 juta bidang tanah belum bersertifikat.
Demikianlah tanggung jawab dan PR yang harus diselesaikan oleh AHY sebagai Menteri ATR/BPN.***