Network
Setelah membatalkan Kesepakatan Oslo dan menghentikan kerja sama keamanan dengan militer Israel, anggota PLO tersebut mengatakan bahwa kepemimpinan Palestina harus "mendukung perlawanan rakyat" dan "mendorong embargo dunia terhadap Israel".
Pada tahun 2012, UNGA mengakui Palestina sebagai “negara pengamat non-anggota”, posisi yang juga dipegang oleh Vatikan. Itu menyusul dorongan yang gagal untuk status negara anggota penuh setahun sebelumnya.
Tholfikar Swairjo, juru bicara Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina yang berbasis di Gaza, mengatakan bahwa "apa pun yang menunjukkan kepada dunia bahwa kami ada dan bahwa kami hadir" adalah "perkembangan positif".
Tetapi hanya berfokus pada penggunaan alat diplomatik untuk mencapai kenegaraan "hanya akan menghasilkan lebih banyak tinta di atas kertas", kata Swairjo kepada Al Jazeera. "Perjuangan untuk Palestina yang demokratis, merdeka dan sekuler akan terus berlanjut melawan proyek Zionis".
Pemimpin Senior Hamas Ghazi al-Hamad mengatakan pengibaran bendera itu adalah "langkah positif", tetapi menambahkan bahwa "itu tidak cukup".
Kepemimpinan Palestina di Tepi Barat terlalu fokus pada "tindakan simbolis", kata Hamad kepada Al Jazeera, menambahkan bahwa hanya dengan persatuan antara Tepi Barat dan Gaza, orang Palestina dapat "menghadapi pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina merdeka".
Hamas juga meminta Abbas untuk membatalkan semua perjanjian dengan Israel selama pidatonya di UNGA pada hari Rabu.
Hamad mengatakan bahwa warga Palestina berada dalam "situasi yang mengerikan" karena permukiman Israel terus berkembang pesat dan ketegangan meningkat di kompleks Masjid al-Aqsa di Yerusalem Timur, di mana bentrokan antara jamaah Palestina dan pasukan Israel telah terjadi hampir setiap hari belakangan ini.
