Network
RESPONSULTENG - Pada Kamis, 18 April 2024, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Ir. Moh. Rizal Badudin, yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Morowali, memimpin pertemuan dengan masyarakat Desa Laroue di Kecamatan Bungku Timur.
Pertemuan tersebut diadakan di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDP3A), sebagai respons terhadap penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laroue terhadap rencana pertambangan yang akan dilakukan di wilayah mereka.
Selain penolakan terhadap rencana tambang, pertemuan juga menjadi panggung bagi tuntutan untuk pemberhentian Kepala Desa Laroue, Samirudin.
Baca Juga: Ulang Tahun ke-60 Provinsi Sulteng, Gubernur Sampaikan Capaian Pemerintah
Pasalnya, warga desa menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan Kades, yang dianggap tidak amanah karena memihak kepada pihak perusahaan yang hendak masuk didesanya.
Asisten I, Moh. Rizal Badudin, dikutip dari morowalikab.go.id dalam kesempatan itu dengan tegas mengatakan bahwa pertemuan hari ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya terkait proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan masa depan desa Laroue.
Lebih lanjut, Moh. Rizal Badudin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhitungkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. "Kami akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang telah disampaikan hari ini kepada bapak Bupati, dan akan berupaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Untuk itu, diharapkan masing-masing pihak menjaga kondusifitas, ketentraman dan keamanan dimasyarakat," tambahnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu diantaranya, Kepala DPMDP3A, Drs. Abdul Wahid Hasan, M.Pd, Camat Bungku Timur, Sukman Gamal, Kabag Tapem, Asep Haerudin, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali, Syamsul. A, Kabid Perizinan DPMPTSP, Gafar, ST, Perwakilan DLHD, Hamlin, Perwakilan Sat Pol-PP, Saharudin, Kades dan BPD serta sejumlah warga Desa Laroue yang menyuarakan keprihatinan mereka terhadap rencana pembukaan tambang di wilayah desa mereka.
