Network
RESPONSULTENG - Pemerintah telah memberikan opsi kepada sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalankan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024 guna mengatasi kemungkinan kepadatan lalu lintas saat arus balik Lebaran 2024.
Keputusan tentang kebijakan WFH itu diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), instansi yang terlibat langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus tetap beroperasi dari kantor (work from office/WFO) dengan tingkat kehadiran 100 persen.
Baca Juga: Pemerintah Menetapkan Kebijakan WFH bagi ASN pada 16-17 April 2024: Ini Rinciannya
Anas menegaskan pentingnya kelancaran pelayanan publik dalam segala situasi.
"Oleh karena itu, pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan terus beroperasi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya kinerja pelayanan publik yang optimal dalam berbagai kondisi," ujarnya, Sabtu (13/4/2024), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 01 Tahun 2024, ASN yang tidak diperkenankan untuk WFH pada 16-17 April 2024 adalah mereka yang terlibat dalam bidang-bidang layanan publik.
ASN yang dikecualikan dari WFH pada 16-17 April 2024 mencakup yang bertugas di sektor-sektor berikut:
Baca Juga: Diskon Hebat di Shoppe Live: Hemat hingga 80% Setiap Hari di Live % Xtra!
- Kesehatan
- Keamanan dan ketertiban
- Penanganan bencana
- Energi
- Logistik
- Pos
- Transportasi dan distribusi
- Objek vital nasional
- Konstruksi
- Utilitas dasar.
Sementara itu, ASN yang diizinkan untuk melakukan WFH dengan tingkat kehadiran maksimal 50 persen adalah mereka yang bekerja di sektor administrasi pemerintahan, seperti:
- Perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi;
- Dukungan kepada pimpinan, termasuk bidang kesekretariatan, keprotokolan, dan kehumasan.
Kebijakan WFH diterapkan dengan cermat dengan tetap memprioritaskan produktivitas organisasi dan mutu pelayanan publik.
Langkah ini diharapkan dapat membantu manajemen arus balik Lebaran 2024 dengan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya.
