Network
RESPONSULTENG - Pada lanjutan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu mempersembahkan satu pakar dan tujuh individu sebagai saksi.
Mereka memberikan kesaksian tentang tanggung jawab dalam mencegah, mengawasi, dan menegakkan hukum terkait klaim yang diajukan oleh pihak yang menggugat pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3.
Ahli yang dihadirkan, Muhammad mengatakan ada empat indikator penyelenggara pemilu yang mandiri/ independen. Pertama, bukan anggota parpol namun tidak anti-parpol atau berpihak ke partai tertentu, melainkan memperlakukan semua parpol setara. Kedua, tidak berada di bawah lembaga negara apapun.
Baca Juga: Bawaslu Beri Keterangan dalam Sidang Sengketa Hasil Pemilu 2024 di MK
"Ketiga, melaksanakan tugas dan fungsi tidak dibawah tekanan, paksaan dan intimidasi. Empat menyelenggarakan pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan dan kode etik penyelenggara pemilu," papar dia dihadapan majelis hakim MK di Ruang Sidang MK, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Muhammad menilai masyarakat dan pembuat Undang Undang berekspektasi tinggi kepada Bawaslu. Atas kewenangan Bawaslu yang besar, dia mengungkapkan Bawaslu sudah membuat regulasi untuk menguatkan peran Bawaslu, diantaranya Perbawaslu 5/2022, Perbawaslu 7/2022, dan Perbawaslu 8/2022.
"Penanganan pelanggaran Bawaslu dilakukan secara cepat, akuntabel, transparan. Kalau saya melihat sekarang (Bawaslu) lebih kontruktif, dulu di era saya (2012-2017) yang banyak adalah laporan, era sekarang jajaran Bawaslu lebih aktif mengawasi sehingga yang banyak temuan. Saya kira ini mengindikasikan fungsi pengawasan lebih progresif," papar Ketua Bawaslu Periode 2012-2017 itu.
Muhammad juga melihat publik banyak memberi catatan terhadap Sentra gakkumdu yang terdiri dari 3 unsur yakni Bawaslu, Polisi, dan Jaksa. "Pengambilan keputusan (di Sentra gakkumdu) sangat dinamis. Jika Bawaslu menganggap cukup bukti pidana pemilu namun oleh penyidik dan penuntut tidak cukup bukti, maka hal itu tidak bisa ditindaklanjuti," papar dia.
Baca Juga: MK Memanggil Menteri Sri Mulyani, Risma, Airlangga, dan Muhadjir dalam Sidang Sengketa Pilpres
