RESPONSULTENG - Kesimpulan dari hasil riset lembaga klimatologi politik (LKP) menjelaskan bahwa Moeldoko, kepala staf kepresidenan layak menjadi presiden republik Indonesia tahun 2024.
Jika dilihat secara kualitatif Moeldoko memiliki semua kriteria yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Walau secara kuantitatif, Moeldoko belum memiliki tingkat elektabilitas yang signifikan dibandingkan kandidat calon presiden seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Presiden Republik Indonesia diketahui akan dipilih pada tahun 2024 mendatang, tentu pilihan rakyat lah yang akan menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan tersebut.
Dikutip oleh responsulteng dari Pikiran-rakyat.com yang berjudul "Hasil Riset LKP: Secara Kualitatif Moeldoko Layak Jadi Presiden RI 2024".
"Secara kualitatif Moeldoko memiliki hampir semua kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin nasional. Sebab itu mantan Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) itu secara kualitatif layak untuk menjadi Presiden RI 2024-2029," ujar Direktur Eksekutif LKP, Usman Rachman dalam rilis yang diterima, Minggu (17/7/2022).
Dalam penentuan hasil risetnya itu, Usman menjelaskan LKP melakukan riset kualitatif secara periodik setiap empat bulan sekali dengan menetapkan 13 indikator sebagai acuan kelayakan apakah seorang tokoh layak menjadi Presiden RI 2024-2029 atau tidak.
Baca Juga: AFF Lambat Memproses Surat Protes Dari PSSI, Suporter Timnas Tekan PSSI Gabung ke EAFF
"Indikator-indikator tersebut diantaranya latar belakang keluarga, prestasi belajar (pendidikan), pangkat kedinasan yang dicapai, aktivitas keorganisasian, jumlah penghargaan yang dicapai, tanggung jawab kerja, pemahaman empiris tugas, gagasan-gagasan besar, kontroversi dan lain-lain," paparnya.
"Dari 13 indikator tersebut, menurut kajian LKP, Moeldoko mencapai nilai tertinggi dalam sembilan indikator, unggul dari semua tokoh yang namanya selalu mewarnai survei kuantitatif," tambah Usman.
Khusus mengenai gagasan-gagasan besar untuk bangsa dan negara, menurut kajian LKP, Moeldoko merupakan salah satu tokoh yang komitmen kebangsaannya sangat konsisten. Mulai dari isu-isu integritas territorial, ancaman terorisme, radikalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), toleransi beragama, hingga masalah character building bangsa, Moeldoko memiliki solusi yang dimata para pengamat selalu mengedepankan kepentingan nasional.
"Sebagai mantan Panglima TNI, komitmen kebangsaan Moeldoko sudah tidak diragukan lagi. Ia tidak pernah berpikir dan bertindak sektarian," ucap Usman.
Baca Juga: Selain Air Zamzam, Kurma Juga Menjadi Oleh-oleh Jamaah Haji Yang Banyak Manfaatnya
Selain itu, lanjutnya, dalam kapasitas sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko selalu hadir dengan gagasan yang solutif atas berbagai isu nasional yang menjadi keprihatinan publik luas, mulai dari persoalan minyak goreng hingga masalah lapangan kerja.
"Mulai dari isu minyak goreng, kelangkaan pupuk, mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, hingga kelangkaan lapangan kerja, Moeldoko selalu hadir dengan jalan keluar. Dengan kata lain, Moeldoko sangat responsif terhadap isu-isu nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak," jelasnya.
Selama ini diskusi tentang capres di republik ini selalu berbasis hasil survei kuantitatif yang dirilis oleh berbagai lembaga riset. Menurut LKP, ini tidak salah mengingat survei adalah agregat pendapat rakyat dan capres akan dipilih langsung oleh rakyat.
Namun, lanjutnya, seorang tokoh yang masuk papan atas rating survei kuantitatif bukan berarti secara kualitatif memenuhi kriteria sebagai pemimpin nasional. Banyak tokoh memperoleh tingkat elektabilitas yang signifikan di papan survei lebih karena kemampuannya memanfaatkan media sosial.
"Tidak ada salahnya selain menyandarkan pada riset kuantitatif (hasil survei), penentuan calon presiden untuk Pemilu 2024 juga mempertimbangkan aspek-aspek kualitatif dari kandidat capres," tegas Usman.
Baca Juga: Manajer Persebaya Surabaya Pastikan Ernando Ari tak Akan Kemana-mana
"Sudah saatnya pula lembaga-lembaga riset melakukan kajian-kajian kualitatif tentang capres 2024 dan merilisnya sebagaimana mereka merilis hasil-hasil survei kuantitatif yang selalu menjadi acuan publik luas dalam memilih capres," pungkasnya.
Diketahui, pada riset kualitatif yang dilaksanakan LKP pada periode kali ini yaitu dari tanggal 1 hingga 30 Juni 2022, memusatkan kajiannya pada rekam jejak (track-record) dan dokumen narasi yang disampaikan Moeldoko melalui media cetak maupun online.
Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kajian dokumentasi (document based-research) dan observasi. Sementara pengolahan data rekam jejak dilakukan dengan perbandingan indikator-indikator acuan kelayakan calon presiden yang ditemukan secara empiris (induktif).* (Native/Pikiran-rakyat.com).