Network
RESPONSULTENG - Calon Presiden potensial Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital sebagai fondasi utama untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Dalam pidato yang menginspirasi, Pranowo menguraikan visinya untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup warga negara.
Salah satu fokus utama Pranowo adalah menghadirkan inklusivitas digital di seluruh negeri.
Baca Juga: Prabowo Subianto dan Keberagaman Indonesia: Pemersatu Bangsa dalam Rencana Kebijakan
"Transformasi digital harus menyentuh setiap lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil. Saya akan memastikan bahwa akses internet berkualitas dan perangkat digital terjangkau menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Tidak ada yang boleh tertinggal dalam era digital ini," kata Pranowo.
Dalam upayanya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Pranowo berencana mendukung startup dan pelaku usaha kecil dan menengah dengan memberikan insentif dan fasilitas untuk inovasi teknologi. "Saya percaya bahwa kewirausahaan digital adalah kunci untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kami akan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan memberdayakan para pengusaha muda untuk mengembangkan ide-ide brilian mereka," ujarnya.
Pendidikan juga menjadi fokus Pranowo dalam rencananya untuk transformasi digital. Dia berjanji untuk memperbarui kurikulum pendidikan nasional dengan penekanan khusus pada keterampilan digital, pemrograman, dan keahlian terkait teknologi. "Anak-anak kita harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan zaman ini. Investasi dalam pendidikan digital adalah investasi dalam masa depan Indonesia," tambahnya.
Baca Juga: Susunan Pemain Brasil vs Venezuela: Neymar Berharap Menjaga Rekor 100% di Kandang
Selain itu, Pranowo menggarisbawahi pentingnya keamanan data dan privasi dalam pemanfaatan teknologi. Dia berkomitmen untuk menyusun kebijakan yang ketat untuk melindungi informasi pribadi warga negara dan memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak merugikan masyarakat.
