Network
RESPONSULTENG - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sampai saat ini masih menjadi kontroversi karena pasal pasannya yang disahkan.
Masyarakat menganggap bahwa pasal dalam RKUHP merugikan masyarakat dan penguntungkan beberapa pihak terkait.
Menangapi tanggapan masyarakat tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk memasifkan diskusi dengan masyarakat mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Baca Juga: Dua Hari Pendaftaran Dibuka, Ini 10 Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024
Diskusi tersebut dirancangkan dengan tujuan agar dapat memberikan pemahaman sekaligus menjaring masukan dari masyarakat, sebagaimana dikutip ResponSulteng dari situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
“Bapak Presiden memerintahkan atau meminta kepada kami dari pemerintah yang terkait dengan ini, untuk sekali lagi memastikan bahwa masyarakat sudah paham terhadap masalah-masalah yang masih diperdebatkan itu. Sehingga kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (02/08/2022), usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Pembahasan RUU yang mencakup lebih dari 700 pasal ini sudah memasuki tahap akhir dengan 14 permasalahan yang masih harus didiskusikan sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud.
Baca Juga: Hanya Satu Partai Politik yang Mendaftar, Kantor KPU Tampak Lengang
Terkait hal tersebut, Mahfud menyampaikan bahwa pihaknya akan proaktif melakukan diskusi terbuka dengan masyarakat melalui dua jalur, yakni pembahasan di DPR dan diskusi secara langsung dengan masyarakat.***
