Network
RESPONSULTENG - Pada Agustus lalu salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Palu telah melaporkan kegiatan Kerjasama antara sejumlah Pemda dan BKKBN Sulteng dengan Pihak Lembaga Pengabdian Untad terkait dana-dana Penurunan Stunting.
Persoalan stunting yang menjadi banyak konsern semua pihak sehingga tidak heran jika publik banyak mempertanyakan perihal perkembangan kasus ini.
Sebab urgensi itulah, diyakini pihak kepolisian khususnya penyidik Ditkrimsus Polda Sulteng akan serius menangani kasus stunting ini.
Baca Juga: Direspons Positif Netizen, Ini Keseruan Marsha dan Muthe JKT48 di Shopee Live
Karena bukan hanya masyarakat, namun ini adalah instruksi Presiden yang menyatakan kekecewaannya sebab selama ini dana penanganan stunting tidak tepat sasaran.
Bahkan di sejumlah media nasional, Presiden memberi contoh jika dana Stunting yang alokasinya Rp10 Milyar, tetapi yang bersentuhan langsung dengan kegiatan yang benar-benar bersentuhan penurunan stunting tidak cukup 20 persen.
Presiden Jokowi bahkan mencontohkan bahwa dari dana Rp10 miliyar tersebut, sekitar Rp.6 Milyar hanya habis digunakan untuk meeting, identifikasi, survey, dan rapat koordinasi termasuk perjalan. Sementara yang digunakan dalam pembelian telur dan susu sangat sedikit.
Atas kekecewaan presiden tersebut, Pemda-Pemda dan BKKBN di Sulteng yang bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Untad, masyarakat meminta segera diusut tuntas sebab pola penggunaan anggarannya mirip-mirip dengan apa yang dikeluhkan Presiden Jokowi selama ini.
Sebuah informasi yang dihimpun dari beberapa media, mencontohkan ada anggaran kerjasama antara Pemda dengan Pelaksana KKN Tematik Lembaga Pengabdian Untad, dari Rp150 juta dana yang dialokasikan tidak lebih dari 15% yang bersentuhan dengan penanganan stunting, misal pembelian telur dan susu. Selebihnya digunakan sebagai dana koordinasi dan perjalanan.
