RESPONSULTENG - Terkait dengan kejadian yang terjadi yang terjadi di PT GNI, Gubernur diminta agar lebih responsif dalam persoalan tersebut.
Saat kejadian Sabtu 14 Januari hingga Minggu 15 Januari dini hari gubernur berada tak jauh dari Morowali Utara diharapkan bisa langsung ke tempat kejadian perkara (TKP).
"Hanya saja Gubernur ke Makassar dan ke Jakarta menyiapkan acara di Jakarta dan Bandung untuk MoU. Kami rindu Kak Cudi yang dulu. Mana Wagub tidak ada. Terlebih pernyataan Bupati Morut kurang bisa menenangkan buruh lokal,’’ ujar pengamat sosial politik Mohammad Indarwan, menyikapi konflik di PT Gunbuster Nickel Industry Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.
Baca Juga: Lihat Inti Sari Dari Film yang Sensasional Berjudul Unhinged
GNI, adalah obyek vital strategis. Presiden Joko Widodo sangat jelas mewanti-wanti namanya obyek vital strategis pengamanan lebih besar. "Gubernur mestinya meminta Kapolda dapat mengerahkan anggota agar ada pencegahan lebih dini".
GNI itu proyek vital yang Diresmikan akhir 2019 jelang dua periode Jokowi. Sudah dua kali kejadian dua nyawa melayang, ujarnya.
Mestinya gubernur responsif. Datang ke TKP. Bentuk tim libatkan Disnaker, tenaga - tenaga ahlinya.
"Bila perlu libatkan perwakilan buruh, Polisi dan lainnya. Hasilnya laporkan ke Presiden Jokowi. Agar ada perubahan tata kelola managemen GNI, keselamatan kerja, rekonsilisasi antarburuh dan lainnya. Saya kecewa,’’ tandas pendidik di perguruan swasta Kota Palu itu ke media.
BUPATI DIMOHON BISA SEJUKKAN SUASANA
Indarwan juga meminta agar pernyataan pejabat publik tidak memberi resonansi negatif tetapi dimohon dapat menunjukkan suasana.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Sagitarius Soal Kesehatan, Cinta, dan Karir Besok 17 Januari 2023
Bupati Morut menyebut bahwa buruh lokal yang memulai memukul buruh TKA yang dimobilisir dari Kendari.
Harusnya tetap dalam koridor komunikasi ke publik yang membuat semua jadi damai. Jangan Ada ucapan yang memanasi dituasi, Malah memanas-manasi, pinta kandidat doktor ilmu komunikasi itu.
Ia mengusulkan agar pejabat publik yang di daerahnya ada obyek vital strategis segera dipanggil Presiden Jokowi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk dilakukan komunikasi yang seirama, tandasnya.***