Ketua MA Lantik Kepala Pengadilan Militer Tingkat Banding

- 26 April 2024, 14:00 WIB
Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. saat menyampaikan Refleksi Kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2022 pada Selasa 3 Januari 2023 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. saat menyampaikan Refleksi Kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2022 pada Selasa 3 Januari 2023 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta. /Foto : Humas Makamah Agung/

RESPONSULTENG - Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap lembaga peradilan, terlebih di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, kita ibarat hidup di suatu ruang kaca yang transparan, di mana semua mata bisa memandang, dan semua orang bisa memberi penilaian terhadap kinerja yang kita lakukan. Di saat seperti inilah, kepemimpinan yang kokoh amat kita butuhkan untuk membangun integritas hakim dan aparatur peradilan.

Perlu kita camkan bersama, bahwa Memelihara integritas adalah harga mati, tanpa integritas, kehormatan kita akan mati!

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam pidato pelantikan Kepala Pengadilan Militer Utama dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi, pada Hari Selasa 23 April 2024, bertempat diruang Kusumaatmadja lantai 14 gedung Mahkamah Agung.

Lebih lanjut Ketua Mahkamah Agung mengatakan pemimpin di pengadilan militer juga turut andil menjaga disiplin di dalam barisan angkatan bersenjata, sehingga setiap pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh prajurit dapat diminimalisir dan diselesaikan secara tegas, adil, efisien dan transparan.

Baca Juga: Ketua MA Resmikan Lapangan Tenis; Menjadi Tempat Ajang Silaturahim

Untuk itu, dibutuhkan suatu kualitas kepemimpinan yang khas, yang berintegritas tinggi, kemampuan bekerja dalam tekanan, kemampuan komunikasi yang baik, dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit ketika diperlukan.

Menurutnya, kepemimpinan di pengadilan militer tidak hanya membutuhkan keahlian hukum yang mendalam, tetapi juga kepekaan terhadap aspek-aspek khusus yang terkait dengan hukum kemiliteran. Pemimpin di pengadilan militer harus memahami kode etik, aturan, dan tata cara yang berlaku di dalam kehidupan militer, di samping mampu memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

“Seorang pemimpin yang baik bukan hanya dituntut untuk mampu memberikan instruksi dan perintah, namun juga harus mampu memberikan contoh keteladanan yang baik bagi seluruh anggotanya.

Petuah lama selalu mengingatkan kita: “The most effective leader is one who leads by example, not just by instructions” (Pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang memberikan contoh, bukan sekedar instruksi)”, ujar Mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Halaman:

Editor: Syalzhabillah

Sumber: www.mahkamah.agung.go.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x